News

Padangsidimpuan – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam agenda Permintaan Keterangan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI). Kegiatan strategis tersebut diselenggarakan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara daring melalui platform video conference pada Selasa,

Medan – Penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga kembali ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara ( Sri Pranoto ) dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Muhibuddin, S.H.,M.H. yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (20/5/2026).   Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera

Padangsidimpuan  — Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen yuridis yang kuat dalam menegakkan supremasi hukum. Langkah konkret ini dibuktikan melalui penyelenggaraan rapat pembahasan formal terkait permohonan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Permohonan tersebut diajukan secara resmi atas nama Abdul Wahab Tanjung, dkk, yang menjadi subjek

JAKARTA — Sebanyak 150 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global (FISSG) Universitas Budi Luhur mendapatkan kesempatan langka untuk menembus ruang-ruang sakral jalannya pemerintahan Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/5). Langkah strategis ini diinisiasi langsung oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti guna membekali generasi muda dengan pemahaman empiris mengenai tata kelola negara serta

Kota Tangerang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten menggelar acara Penutupan Rangkaian Peringatan May Day 2026 di Aston Cimone Hotel & Convention, Jatiuwung, Kota Tangerang, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, DPD

Tangerang – Polresta Tangerang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 di Lapangan Apel Mapolresta Tangerang, Rabu (20/5/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran pejabat utama, personel Polresta Tangerang, ASN, serta personel Polsek jajaran. Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi

TAPANULI SELATAN, SUMUT – Gelombang kritik terhadap kebijakan tata kelola birokrasi di sektor pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat. Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di dua titik pusat pemerintahan, yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Selasa (19/5/2026). Aksi demonstrasi tersebut merupakan gabungan dari

Tangerang – Pemerintah Kecamatan Pasar Kemis melalui Kelurahan Kutabumi menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada kader Bank Sampah di kelurahan kutabumi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kelurahan Kutabumi pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga, melalui sistem manajemen layaknya perbankan. Sampah

Tangerang – PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan melakukan renovasi menyeluruh terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Husna di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Langkah ini diambil untuk memulihkan kondisi sekolah gratis tersebut yang sebelumnya memprihatinkan dan sering terendam banjir saat hujan deras. Lontar, (18

Jakarta, Bidikrealita.com –Memiliki rumah bukan hanya soal kenyamanan, tetapi tentang memastikan aset yang dimiliki punya landasan hukum yang kuat sehingga bisa tinggal dengan aman. Bagi masyarakat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal, ada langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah, yakni dengan mengubah status hak