News

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun Komisi Nasional (Komnas) HAM pada Senin (13/07/2026). Kajian tersebut merupakan, masukan untuk memperkuat penanganan konflik agraria melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan […]

Jakarta – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Benny Ario, mengapresiasi langkah awal Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, dalam memimpin pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan puluhan kasus. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti komitmen nyata kepemimpinan baru Polda Sumbar dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba.

Kabupaten Tangerang – SMK Mathla’ul Anwar Buaranjati menggelar deklarasi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah bagi seluruh peserta didik. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang

​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah” bersama Komisi II DPR RI dan Badan Bank Tanah, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/07/2026). Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan berharap, melalui penguatan pelaksanaan Reforma Agraria dan

Asahan – Efektivitas penertiban terhadap sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Asahan menjadi sorotan setelah beberapa tempat usaha yang sebelumnya disegel oleh Pemerintah Kabupaten Asahan diduga kembali beroperasi. Sebelumnya, pada Rabu malam, 8 Juli, sekitar pukul 23.45 WIB, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui tim gabungan yang dipimpin Kasat Pol PP Asahan, Budi Limbong, S.Sos., melakukan

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan target kinerja tercapai optimal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Selasa (14/07/2026), mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyepakati pelaksanaan program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi (Rakor) yang turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (14/07/2026), guna

Kampar – Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak bertujuan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara. Sebaliknya, pengadministrasian tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.   “Pemerintah melalui Kementerian

Tapanuli Selatan  –  Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan kedisiplinan kerja melalui pelaksanaan apel pagi rutin. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, (15 /7/2026)   Kegiatan apel pagi diselenggarakan secara khidmat di halaman depan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai integritas bagi seluruh aparatur

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (15/07/2026). Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan