Semarang | Bidikrealita.com – Gelombang kritik terhadap pemerintah kembali menguat setelah massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan penyegelan simbolis terhadap kantor wilayah Bank Indonesia (BI) Semarang, Jumat (5/6/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut telah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
Dalam aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Politeknik Negeri Semarang (Polines), pemerintah dinilai gagal menjaga stabilitas ekonomi nasional. Massa menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kebijakan ekonomi yang diterapkan selama ini.
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM UNS Surakarta, Kailani Rizqi Pratama, menyatakan penyegelan simbolis dilakukan sebagai bentuk ultimatum kepada pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dalam memulihkan kondisi ekonomi.
Menurutnya, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, melainkan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, biaya produksi, hingga harga kebutuhan pokok. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan respons yang memadai terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan publik.
“Kami memberikan waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan perbaikan yang nyata. Jika tidak ada perubahan, maka kemarahan publik akan semakin besar,” tegas Kailani dalam orasinya.
Massa aksi juga mengancam akan memperluas gerakan protes apabila situasi ekonomi tidak kunjung membaik. Kantor Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Pusat disebut menjadi target aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan terhadap para pengambil kebijakan.
Para demonstran menilai kondisi ekonomi saat ini mengingatkan pada berbagai krisis yang pernah dialami Indonesia di masa lalu. Mereka menyoroti meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas ekonomi serta menuntut pemerintah lebih fokus pada penyelesaian persoalan mendasar dibanding sekadar membangun narasi optimisme.
Aksi tersebut menjadi sinyal bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah mulai berkembang menjadi kritik yang lebih luas. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya keresahan publik, pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk membuktikan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu memberikan hasil nyata, bukan sekadar janji dan pernyataan politik.
Bagi para mahasiswa, persoalan utama bukan hanya melemahnya rupiah, melainkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional. Mereka menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, sementara pemerintah dituntut bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas.
( Dwi s )