JAKARTA, — Hubungan Indonesia dengan Sudan dan Somalia di kawasan Afrika dinilai sudah saatnya diperkuat sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkokoh posisinya sebagai negara middle power sekaligus meningkatkan peran di tengah tatanan Global South.
Penguatan hubungan tersebut tidak hanya diperlukan dalam bidang diplomasi politik, tetapi juga dapat diarahkan pada kerja sama ekonomi, sosial, pendidikan, kemanusiaan, hingga pengembangan perdagangan dan investasi.
Dengan terbukanya peluang stabilitas politik di kedua negara tersebut, Indonesia dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk memainkan peran strategis, terlebih sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki kedekatan historis dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam International Discussion bertajuk “Indonesia’s Relations with Sudan and Somalia: Diplomacy, Humanitarian Cooperation, and South–South Partnership in a Changing Global Order”, yang digelar secara hibrida di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (2/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan pakar dari Somalia, Dr. Salah Ahmad Khalifa Idris dari City University, Mogadishu. Dari Indonesia hadir Koordinator Laboratorium Ilmu Politik UMJ, Dr. Asep Setiawan, MA, sedangkan moderator diskusi adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ, Hamka.
Dalam paparannya, Dr. Salah Ahmad Khalifa Idris menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia di Sudan dan Somalia perlu diperkuat karena kedua negara memiliki potensi nyata yang dapat dikembangkan melalui diversifikasi perdagangan, diplomasi ilmiah, kontribusi penjaga perdamaian, serta solidaritas Islam.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia selama ini masih belum terinstitusionalisasi secara optimal. Skala kerja sama Indonesia juga relatif kecil apabila dibandingkan dengan investasi dan keterlibatan Tiongkok, Turki, maupun negara-negara Teluk di kawasan tersebut.
Di sisi lain, ketidakstabilan politik yang masih terjadi di kawasan menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan dalam membangun kerja sama jangka panjang.
Dr. Salah menjelaskan, keunggulan komparatif Indonesia di kawasan Tanduk Afrika bukan terletak pada kemampuan finansial yang besar seperti Tiongkok, Turki, maupun negara-negara Teluk.
Menurutnya, kekuatan Indonesia justru terletak pada kombinasi antara kredibilitas sebagai negara middle power, pengalaman pembangunan, legitimasi sebagai negara yang berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian, serta solidaritas Islam.
Dari sisi ekonomi, Indonesia memiliki peluang melalui perdagangan produk pertanian, produk halal, perikanan, hingga penyediaan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, diplomasi pendidikan juga dinilai menjadi salah satu instrumen penting. Jalur pendidikan dianggap telah terbukti mampu membangun hubungan dan kepercayaan, namun potensinya di kawasan Tanduk Afrika dinilai masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara itu, Dr. Asep Setiawan menjelaskan hubungan bilateral Indonesia dengan Sudan dan Somalia melalui perspektif akademik yang menghubungkan diplomasi kemanusiaan, kerja sama Selatan–Selatan, dan teori middle power.
Menurut Dr. Asep, hubungan Jakarta dengan kedua negara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan ataupun komersial.
Hubungan tersebut, kata dia, dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, yakni menggabungkan aksi kemanusiaan, kontribusi penjaga perdamaian, solidaritas Islam, dan kerja sama pembangunan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara middle power yang berkembang di Global South.
Dr. Asep juga menguraikan akar sejarah hubungan Indonesia dengan kawasan tersebut yang salah satunya berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Selain itu, ia membahas peran Indonesia dalam misi penjaga perdamaian dan diplomasi di Darfur serta Sudan Selatan.
Sementara terkait Somalia, keterlibatan Indonesia dinilai masih relatif sederhana, meskipun memiliki arti penting secara simbolis. Pendekatan Indonesia tersebut kemudian dibandingkan dengan model keterlibatan kemanusiaan Turki yang lebih tegas di Mogadishu.
Meski diplomasi kemanusiaan Indonesia di Sudan dan Somalia telah meningkatkan reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang mampu membangun jembatan, dampaknya dinilai masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, perubahan prioritas diplomasi ekonomi, serta adanya asimetri struktural dalam sistem penjaga perdamaian internasional.
Dr. Asep menegaskan bahwa kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan menengah di bidang kemanusiaan di Afrika akan lebih bergantung pada investasi berkelanjutan dalam instrumen Kerja Sama Selatan–Selatan, bukan semata-mata melalui pertemuan tingkat tinggi maupun dialog diplomatik.
Warisan Bandung, menurutnya, memberikan legitimasi yang unik bagi Indonesia di Afrika.
Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana Jakarta mampu mengubah legitimasi historis tersebut menjadi pengaruh yang bertahan lama di negara-negara yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk Sudan dan Somalia.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi salah satu ujian penting bagi klaim Indonesia sebagai negara middle power di abad ke-21.
Dari sisi ekonomi, Sudan dan Somalia dinilai memiliki peluang besar sebagai pasar nontradisional bagi produk Indonesia.
Sudan disebut memiliki jumlah penduduk sekitar 53,2 juta jiwa, sedangkan Somalia sekitar 20,3 juta jiwa.
Volume perdagangan Indonesia dengan Sudan berada pada kisaran USD80 juta hingga USD100 juta per tahun. Sementara itu, volume ekspor Indonesia ke Somalia tercatat sekitar USD23,92 juta.
Kedua negara tersebut dinilai memiliki ruang pasar yang cukup besar untuk komoditas dan produk manufaktur Indonesia.
Untuk Somalia, minyak kelapa sawit menjadi salah satu komoditas potensial di sektor pangan. Industri garmen Indonesia juga dinilai memiliki daya saing untuk memenuhi kebutuhan sandang di pasar Somalia.
Produk makanan seperti mi instan, biskuit, dan makanan ringan khas Indonesia juga memiliki peluang untuk dikembangkan di kawasan Afrika Timur.
Selain itu, produk kemasan dan alat tulis kantor menjadi komoditas yang secara konsisten dapat dipasarkan di kawasan tersebut.
Produk kesehatan dasar dan obat generik buatan Indonesia juga dinilai memiliki peluang untuk memperluas penetrasi pasar.
Sementara untuk Sudan, minyak kelapa sawit atau CPO beserta produk turunannya menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia.
Produk elektronik serta suku cadang kelistrikan juga memiliki peluang pasar. Kebutuhan material konstruksi untuk pembangunan infrastruktur di Sudan turut membuka ruang bagi produk Indonesia.
Di sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi peluang ekspor ikan budidaya air tawar, seperti lele (catfish), nila (tilapia), dan gurame.
Tidak hanya ikan, peluang juga terbuka untuk produk obat dan pakan ikan.
Dengan berbagai potensi tersebut, hubungan Indonesia dengan Sudan dan Somalia dinilai tidak seharusnya berhenti pada diplomasi formal.
Kerja sama ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, perdagangan, serta pembangunan dinilai perlu dirancang secara lebih terstruktur agar kehadiran Indonesia di Afrika dapat memberikan manfaat yang lebih besar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara middle power di Global South.
Kegiatan diskusi tersebut dihadiri mahasiswa UMJ dan sejumlah mahasiswa lainnya, serta diikuti staf dari AMEC.
Kegiatan ini merupakan kerja sama Laboratorium Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Magister Ilmu Politik, Laboratory of Indonesia and Global Studies FISIP UMJ, serta Asia Middle East Center for Research and Dialogue.
(Red)