Redaksi

Padangsidimpuan SUMUT– BidikRealita.Com – Kantor Pertanahan (BPN) Kota Padangsidimpuan terus mengakselerasi perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat melalui Program Strategis Nasional (PSN). Kepala BPN Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.H., menyerahkan langsung 7 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Jumat (6/2/2026).   Penyerahan sertipikat ini merupakan

Tapanuli Selatan SUMUT – BidikRealita.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan terus berkomitmen melakukan transformasi digital dan inovasi layanan guna mempermudah urusan pertanahan bagi masyarakat luas. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penguatan sinergi strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang logistik. Pada Kamis, 5 Februari 2026, telah dilaksanakan prosesi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of

Jakarta, BidikRealita.com -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turut berperan aktif sebagai anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan sekaligus menyelamatkan aset negara dari praktik penyalahgunaan. Menteri Nusron menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang

Semarang, Bidikrealita.com –Masyarakat yang telah merasakan pelayanan pertanahan menilai kualitas layanan di loket Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya. Peningkatan tersebut dirasakan mulai dari kecepatan proses layanan hingga kemudahan memperoleh informasi mengenai kelengkapan berkas permohonan.   Salah satu pemohon di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Galuh (43), menyampaikan bahwa

Jakarta, BidikRealita.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) dan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan