Bali – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Wahyu Widada, M.Phil., secara resmi membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II Itwasum Polri Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian di lingkungan Polda Bali.
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Bali.
Dalam arahannya, Komjen Pol. Wahyu Widada menegaskan bahwa audit kinerja merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Bali beserta jajaran menerapkan prinsip good governance dan clean government dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurutnya, audit tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pembinaan dan pendampingan preventif agar pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan operasional kepolisian berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.
“Audit kinerja merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Bali siap memberikan dukungan penuh dan bersikap terbuka selama proses audit berlangsung.
Menurut Kapolda, audit kinerja merupakan momentum evaluasi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong profesionalisme personel Polri.
Melalui pelaksanaan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Bali diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan Tim Itwasum Polri sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan institusi yang semakin profesional, modern, dan terpercaya melalui implementasi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
(Fira)

