News

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan ke bentuk elektronik merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 bertema “Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Arsip Elektronik yang Akuntabel”, Sekjen ATR/BPN mengatakan hal tersebut menjadi krusial di tengah tuntutan transformasi digital.   “Keterbatasan ruang […]

Tangerang Selatan – Ketegasan Satpol PP Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan publik. Dilansir dari http://www.Nusantaraprimetime.com Sebuah proyek pembangunan lapangan padel di kawasan Jalan Raya Serpong BSD, tepatnya di seberang Hotel Amaris dan Mal WTC Serpong, masih terus berjalan meski telah dua kali disegel bahkan digembok oleh petugas. Fakta di lapangan memunculkan pertanyaan besar soal wibawa

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan ke bentuk elektronik merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 bertema “Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Arsip Elektronik yang Akuntabel”, Sekjen ATR/BPN mengatakan hal tersebut menjadi krusial di tengah tuntutan transformasi digital.   “Keterbatasan ruang

Tangerang – Dinas Koperasi Kota Tangerang akan bergerak cepat menanggapi laporan terkait dugaan penyanderaan nasabah oleh pihak Koperasi Usaha Maju Sejahtera. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Samsul ketua LSM Seroja kota tangerang terkait adanya dugaan tindakan penyekapan terhadap nasabah berinisial DS. Melalui Bidang Pemberdayaan, Ibu Heni menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak)

Tangerang – Jajaran Polsek Jatiuwung menunjukkan respons cepat atas laporan warga terkait dugaan perampasan kemerdekaan atau penyanderaan yang diduga dilakukan oleh oknum pelaku usaha koperasi di wilayah Tangerang.   Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Jalan H. Musa, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, pada Rabu (06/05/2026).   Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang perempuan berinisial DS

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal dengan menyelenggarakan Webinar Entry Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja Tahun 2026 pada Senin (13/04/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menilai hasil audit kinerja adalah hal penting yang digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan tepat sasaran, sesuai tujuan dari proses pelaksanaan hingga evaluasi.

D.I. Yogyakarta, BidikRealita.Com – Setelah melalui proses hukum yang panjang, sertipikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, akhirnya kembali ke tangannya. Keadaan itu langsung memberi rasa aman bagi Mbah Tupon dan keluarga, sekaligus menutup kekhawatiran yang sempat muncul karena kasus mafia tanah yang menimpanya

Kabupaten Tangerang – Mengurus sertipikat tanah secara mandiri semakin menjadi pilihan masyarakat. Dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan, masyarakat dapat mengetahui alur, persyaratan, hingga estimasi proses secara lebih transparan, sekaligus menghindari risiko penipuan jika menggunakan calo.   Pengalaman itu dirasakan oleh Zakia (48), warga dari Kabupaten Tangerang yang pernah coba menggunakan jasa calo untuk membantunya

Padangsidimpuan,SUMUT – BidikRealita.Com,  Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan mengambil langkah progresif dalam membenahi kualitas pelayanan publik dengan menggelar sosialisasi intensif bertajuk Penguatan Integritas dan Anti Korupsi. Agenda krusial yang berlangsung pada Rabu (06/05/2026) ini memfokuskan pada pembersihan birokrasi dari segala bentuk praktik pungutan liar maupun penyimpangan lainnya di sektor pertanahan. Bertempat di Aula Kantor Pertanahan

Tangerang – Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) Auliya Khasanofa menilai penguatan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) sebagai lembaga independen tidak tepat apabila hanya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU Polri ). Menurutnya, Kompolnas justru perlu diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri. Auliya menyampaikan, keberadaan Kompolnas memiliki fungsi