PATI | Bidikrealita.com – Mandeknya program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Pati kini menjadi sorotan publik. Tidak hanya menyangkut hak pendidikan masyarakat kecil, keterlambatan realisasi program tersebut juga dinilai menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Plt Bupati Pati dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Praktisi hukum sekaligus perwakilan LBH Joeang Pati, Fatkhurrahman, SH., S.Ag., MH, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat berhenti tanpa kejelasan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan kepastian, bukan sekadar menunggu tanpa informasi yang jelas.
“Persoalan beasiswa bukan hanya soal anggaran, tetapi soal keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Ketika ribuan pelajar dan mahasiswa menunggu bantuan pendidikan, pemerintah harus hadir dengan solusi dan kepastian,” ujar Fatkhurrahman.
Ia menilai, jika sumber pendanaan yang selama ini disebut-sebut berasal dari berbagai pihak memang telah tersedia, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alasan keterlambatan realisasi program tersebut. Transparansi dinilai menjadi kewajiban pemerintah untuk menghindari munculnya spekulasi dan kekecewaan publik.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan sementara tidak seharusnya menjadi alasan terhambatnya program yang telah dirancang untuk kepentingan masyarakat. Sebab, roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan prinsip keberlanjutan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa program yang bermanfaat bagi rakyat justru terhenti karena alasan birokrasi atau pergantian kepemimpinan. Pemerintah harus menunjukkan bahwa kepentingan rakyat berada di atas segala kepentingan lainnya,” tegasnya.
LBH Joeang Pati menilai, semakin lama program beasiswa tertunda, semakin besar pula potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pasalnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut masa depan generasi muda dan menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.
Fatkhurrahman juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan. Ketika masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah terhadap program-program yang menyentuh kebutuhan dasar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program, tetapi juga kredibilitas kepemimpinan itu sendiri.
“Rakyat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menunggu hak dan komitmen yang telah dijanjikan. Karena itu, Plt Bupati Pati perlu segera mengambil langkah tegas dan memberikan kepastian agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Pati segera memberikan penjelasan resmi sekaligus memastikan program beasiswa dapat direalisasikan secepatnya. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuannya menjaga akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah dari keberpihakannya kepada rakyat. Beasiswa yang hingga kini belum terealisasi telah menjadi ujian kepemimpinan. Saat ini rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji,” pungkas Fatkhurrahman.
(Dwi s)