Redaksi

Tangerang – Sepasang kekasih yang belum menikah bisa di pidana ,Hati-hati bagi sejoli yang ketahuan berhubungan intim, kini bisa dipidana dan ancamannya penjara. Paradigma hukum pidana di Indonesia resmi memasuki babak baru seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mulai 2 Januari 2026. Salah satu ketentuan yang tetap

Jakarta — Di antara semangat persaudaraan dan gema nilai-nilai kependekaran, Pengurus Besar Perguruan Silat Nasional ASAD (PB PERSINAS ASAD) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VI Tahun 2026, Kamis (8/1/2026), di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Pondok Gede, Jakarta.   Momentum ini tak hanya menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi, tetapi juga penanda babak baru perjalanan PERSINAS ASAD setelah

Kisaran, bidikrealita.com — Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan dan pengembangan Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan (UNA) sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Dukungan ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan akademik Fakultas Ekonomi UNA yang sekaligus dirangkai dengan pelantikan pimpinan program studi. Penegasan dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil

Karawang – Upaya penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Indonesia terus diperkuat melalui peningkatan peran strategis tokoh keagamaan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya membangun kesadaran sekaligus mendorong partisipasi aktif para tokoh agama guna mempercepat sertipikasi aset rumah ibadah.   “Karena itu Bapak-bapak sekalian, hari ini

Jakarta, Bidikrealita.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Jumat (09/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini merupakan tindak lanjut atas RUU Administrasi Pertanahan yang telah diputuskan dalam rapat paripurna tingkat I Dewan Perwakilan Rakyat