PADANGSIDIMPUAN, BidikRealita.Com – Suasana di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada Kamis (05/02/2026) mendadak mencekam sekaligus ironis. Gabungan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat menggelar unjuk rasa besar-besaran, namun tak satu pun pejabat teras Pemerintah Kota (Pemko) menampakkan batang hidungnya.
Ketidakhadiran pimpinan daerah ini menyulut emosi massa. Sebagai bentuk protes keras, demonstran memboyong sebuah keranda mayat ke depan gerbang kantor. Simbol ini mereka sebut sebagai gambaran kondisi Kota Padangsidimpuan yang sedang “mati suri” akibat buntunya komunikasi antara penguasa dan rakyat.
Anggaran Ratusan Miliar Dipertanyakan
Fokus utama massa aksi adalah transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, mahasiswa menyoroti selisih angka yang signifikan.
“Total belanja APBD kita mencapai Rp868,25 miliar, namun realisasi hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp762,72 miliar. Kami menuntut rincian sisa anggaran tersebut dibuka ke publik! Uang rakyat bukan untuk disembunyikan,” teriak salah satu orator di tengah kawalan ketat Satpol PP.
Isu Video ‘Amplop’ Pilkada Mencuat
Tak hanya soal angka, tuntutan massa melebar ke isu integritas. Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., terkait dugaan video viral yang memperlihatkan bagi-bagi amplop saat masa Pilkada.
Meski Kepala Satpol PP, Zulkifli Lubis (Mamak Utomo), sempat menemui massa, mahasiswa tetap merasa kecewa karena hanya ditemui oleh pejabat struktural yang tidak memiliki wewenang pengambilan kebijakan.
Berlanjut ke Gedung DPRD
Merasa dicueki di Balai Kota, massa yang terdiri dari ALMA Peran, PP AMPK, GPM, GEMA TABAGSEL, MCC, dan GMPK ini bergeser ke Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan. Di sana, mereka disambut oleh anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Rahman Harahap.
“Seluruh aspirasi ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Kami berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan APBD benar-benar transparan,” tegas Abdul Rahman saat berdialog dengan perwakilan mahasiswa di Halaman DPRD Padangsidimpuan.
Aksi yang berakhir damai ini meninggalkan pesan kuat: mahasiswa mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan transparansi dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran hukum tidak segera dijawab secara resmi oleh Pemerintah Kota.
(A.Hrp)