Padangsidimpuan,SUMUT – BidikRealita.Com – Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat legalitas aset rumah ibadah. Pada Rabu (01/04/2026), institusi ini secara resmi menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada pengurus Masjid Al-Ubudiyah yang berlokasi di Kelurahan Batang Ayumi Julu.
Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T. Penyerahan dokumen otentik tersebut merupakan bagian dari manifestasi program kerja kementerian dalam memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, khususnya yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan keagamaan.
Agustina Harahap menegaskan bahwa sertipikasi tanah wakaf bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan upaya preventif yang bersifat fundamental. Keberadaan sertipikat ini menjadi pelindung bagi aset umat agar terhindar dari potensi sengketa lahan atau klaim pihak ketiga yang kerap muncul di masa mendatang akibat lemahnya dokumentasi hukum.
Dalam perspektif profesionalisme pertanahan, langkah ini dipandang sebagai bentuk mitigasi konflik. Dengan terbitnya sertipikat wakaf, status tanah tersebut kini telah bertransformasi dari sekadar pengakuan lisan atau surat di bawah tangan menjadi produk hukum tetap yang diakui oleh negara secara mutlak.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah memiliki kekuatan hukum yang inklusif. Hal ini krusial agar peruntukannya tetap terjaga sesuai dengan niat mulia wakif (pemberi wakaf) dan memberikan ketenangan bagi jamaah dalam beribadah,” ujar Agustina di sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, Agustina menjelaskan bahwa penataan administrasi pertanahan aset keagamaan merupakan prioritas nasional. Hal ini selaras dengan misi pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum melalui pengelolaan aset yang akuntabel, sehingga setiap fasilitas publik memiliki landasan hukum yang kokoh untuk dikembangkan.
Apresiasi tinggi datang dari pengurus Masjid Al-Ubudiyah dan tokoh masyarakat setempat. Bagi mereka, dukungan proaktif dari Kantah Padangsidimpuan merupakan angin segar yang memangkas keraguan terkait status lahan masjid yang selama ini menjadi pusat kegiatan syiar Islam di Kelurahan Batang Ayumi Julu.
Kehadiran sertipikat ini juga membuka peluang bagi pihak masjid untuk melakukan pengembangan infrastruktur secara lebih mandiri dan formal. Secara yuridis, kepemilikan dokumen ini memudahkan pengelola dalam mengakses berbagai program dukungan pemerintah maupun sektor swasta dalam rangka pemeliharaan fasilitas ibadah.
Secara intelektual, fenomena ini menjadi edukasi bagi masyarakat luas akan pentingnya pendaftaran tanah sedini mungkin. Penyerahan ini diharapkan menjadi stimulus bagi nazhir (pengelola wakaf) lainnya di wilayah Kota Padangsidimpuan untuk segera mengurus legalitas tanah wakaf yang berada di bawah pengelolaan mereka.
Melalui momentum ini, ATR/BPN Kota Padangsidimpuan menegaskan peran strategisnya sebagai katalisator dalam menciptakan stabilitas sosial melalui kepastian hak atas tanah. Ke depan, sinkronisasi antara administrasi pertanahan dan pembangunan berbasis religi diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berdaya guna secara berkelanjutan.
(A.HRP)