Kabupaten Tangerang – Ketua gerakan masyarakat perangi korupsi (GMPK) kabupaten tangerang kritik keras terkait ucapan H.Nurjaman yang terkesan “Mencla – Mencle” dan seolah tidak mengetahui siapa yang mengelola retribusi tempat Wisata Pulo Cangkir.
Tubagus rais Fathoni Ketua GMPK (gerakan masyarakat perangi korupsi) kabupaten tangerang mengatakan, masa sekelas kepala desa keronjo tidak tau siapa yang mengelola pulau cangkir selama ini.
“Terus kemana kinerja kepala desa selama 3 tahun kalau apa apa tidak tau tentang pulau cangkir, apa lagi dia mengucap Katar(karang taruna) Kronjo mengeluarkan karcis dia tanpa instruksi dia, berarti selama ini siapa yang instruksi dan organisasi itu naungan siapa” ucapnya.
Lebih lanjut ia menjabarkan, sangat tidak logis ucapan seorang kepala wilayah mengeluarkan uang seratus juta, uang itu dapet dari mana dan di pergunakan untuk apa kalau memang untuk memperbaiki pulau cangkir sampai saat ini tidak ada perubahan sama sekali
“Saya mendesar agar kejagung dan KPK mengaudit ke wilayah Kronjo diduga ada indikasi yang tidak tidak” Pungkasnya.
Ia berharap, agar pulau cangkir itu mempunyai legalitas yang jelas, tidak ada pungli dan bisa berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan legalitas yang berlaku
Polemik yang terjadi di wilayah wisata religi pulau cangkir, masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat kabupaten dan sekitar nya, diharapkan adanya auditor independen yang menengahi problematik tersebut
(Red)