TAPANULI SELATAN – Tragedi pilu yang merenggut nyawa YBS (10), siswa SD di Nusa Tenggara Timur akibat beban biaya sekolah, memicu gelombang desakan evaluasi di berbagai daerah. Di Tapanuli Selatan, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Jurnalis Independen Nusantara (DPD IJEN) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan langkah preventif guna memastikan kejadian serupa tidak terjadi di Bumi Dalihan natolu
Sekretaris DPD IJEN Tapsel Ali asman Harahap.Menegaskan bahwa kematian YBS adalah “alarm” keras bagi sistem perlindungan sosial nasional. Menurutnya, hambatan administratif dan ketidakakuratan data bantuan sosial (Bansos) adalah ancaman nyata bagi keselamatan warga rentan.
“Ini bukan sekadar tragedi di NTT, ini kegagalan radar pengawasan kesejahteraan. Kami mendesak Pemkab Tapsel melakukan verifikasi faktual di lapangan. Jangan sampai ada warga kita yang jatuh ke lubang keputusasaan yang sama hanya karena birokrasi yang kaku,” ujar Sekjen IJEN Tapsel dalam keterangan resminya, Jumat (6/2/2026).
“Ini adalah kegagalan kolektif. Ketika seorang anak merasa jalan buntu karena biaya sekolah, itu artinya radar pengawasan kesejahteraan di tingkat bawah tidak berfungsi. Negara harus hadir sebelum keputusasaan itu muncul,” tegasnya.
Meski kejadian berada di NTT, IJEN Tapanuli selatan menjadikan momentum ini sebagai refleksi kritis bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia menyoroti potensi masalah serupa yang bisa saja mengintai jika pendataan keluarga rentan tidak dilakukan secara presisi dan transparan.
Sekjen IJEN Tapsel menduga, di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri masih terdapat disparitas data penerima Bantuan Sosial (Bansos). Ia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi faktual agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
“Besar kemungkinan di daerah kita masih banyak warga yang masuk kategori sangat rentan namun belum tersentuh bantuan (Bansos) yang tepat sasaran. Kami mendesak Pemkab Tapsel untuk lebih proaktif melakukan jemput bola dalam mendata warga miskin,” tambahnya.
Sebagai organisasi PERS yang mengedepankan kontrol sosial, DPD IJEN Tapsel mengeluarkan beberapa poin desakan intelektual bagi pemerintah daerah:
Audit Data Kemiskinan: Melakukan pembersihan data penerima Bansos guna mengeliminasi penerima yang tidak layak (salah sasaran).
Sistem Peringatan Dini: Memperkuat peran aparatur desa dan dinas terkait untuk mendeteksi siswa yang terancam putus sekolah karena kendala ekonomi.
Transparansi Anggaran Pendidikan: Memastikan skema bantuan pendidikan daerah dapat diakses dengan mudah oleh keluarga yang membutuhkan tanpa birokrasi yang berbelit.
Tragedi Y di NTT diharapkan menjadi pelajaran terakhir. Sekjen IJEN Tapsel menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak dan kaum duafa adalah amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar dengan alasan administratif semata.
(RED)