Padangsidimpuan -Tata kelola agraria dan kepastian hukum atas tanah menjadi pilar krusial dalam percepatan rekonstruksi pascabencana di tingkat daerah. Menyadari urgensi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padangsidimpuan menghadiri langsung seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan 100 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir. Kegiatan strategis yang berlokasi di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ini menandai fase krusial pemulihan infrastruktur sosial di wilayah tersebut.(14/7/2026)
Aparatur agraria nasional memandang kehadiran institusi dalam proyek ini bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan bentuk validasi atas legalitas ruang yang akan dihuni masyarakat. Langkah mitigasi jangka panjang pascabencana membutuhkan jaminan bahwa lahan yang digunakan bebas dari sengketa dan memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui kehadiran pucuk pimpinannya, Kantah ATR/BPN Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses administrasi pertanahan agar berjalan linier dengan target waktu pembangunan fisik.
Kegiatan berskala semi-nasional ini dihadiri oleh jajaran petinggi militer dan birokrasi, di antaranya Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T. Tampubolon, S.H., M.M., dan Kolonel Inf. Iwan Budiarso. Kehadiran unsur pimpinan TNI menegaskan keterlibatan aktif militer dalam operasi militer selain perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Jajaran eksekutif daerah juga tampak diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rony Ariuly Hutahayan, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta pemangku kepentingan strategis lainnya.
Secara teknis dan substantif, proyek pembangunan 100 unit Huntap ini merupakan manifestasi nyata dari kebijakan integratif antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pertahanan. Groundbreaking ini menjadi katalisator bagi dimulainya konstruksi masif guna menyediakan tempat tinggal yang representatif, aman, dan layak huni. Kolaborasi multi-pihak ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang rigid, sehingga proses pemulihan sosial-ekonomi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat luapan banjir dapat diakselerasi secara signifikan.
Peran ATR/BPN dalam konsorsium pembangunan ini berada pada sektor hulu, yaitu kepastian hak atas tanah (land tenure security). Dukungan penuh yang diberikan oleh Kantah Kota Padangsidimpuan mencakup aspek legalitas, pemetaan kadastral, hingga perencanaan penerbitan sertifikat hak milik bagi para penerima manfaat kelak. Tertib administrasi pertanahan diposisikan sebagai instrumen vital untuk mencegah munculnya konflik agraria di masa depan, sekaligus memberikan rasa aman secara hukum bagi masyarakat terdampak.
Konsep pembangunan Huntap di Kelurahan Pijorkoling ini juga mengusung prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana. Pemilihan lokasi telah melalui serangkaian kajian teknis geologis dan geografis untuk memastikan bahwa wilayah pemukiman baru ini memiliki risiko kebencanaan yang rendah. ATR/BPN berkontribusi memastikan bahwa konsolidasi tanah dan penataan ruang di area baru ini tetap menjaga keseimbangan ekosistem sekitar, tanpa menabrak zona-zona lindung yang telah ditetapkan.
Sinergitas vertikal-horizontal yang dipertontonkan oleh jajaran Forkopimda dan ATR/BPN ini diharapkan dapat menjadi role model penanganan pascabencana di wilayah Sumatera Utara. Kecepatan koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama agar target penyelesaian pembangunan fisik Huntap dapat tercapai tepat waktu. Integrasi data pertanahan yang akurat dari Kantah Padangsidimpuan meminimalkan hambatan teknis di lapangan, sehingga fokus pengerjaan dapat diarahkan sepenuhnya pada kualitas bangunan fisik.
Melalui perpaduan komitmen dari aspek legalitas agraria, kekuatan logistik TNI, dan kebijakan anggaran pemerintah daerah, proyek kemanusiaan ini optimis dapat segera dirampungkan. Output akhir yang ditargetkan bukan sekadar berdirinya bangunan fisik, melainkan pemulihan martabat dan kesejahteraan sosial masyarakat. Warga terdampak banjir diharapkan dapat segera mentransisikan kehidupan mereka dari posko pengungsian temporer menuju hunian baru yang aman, nyaman, mandiri, dan berwawasan lingkungan.
(A.HRP)