Medan – Bidik Raealita.Com
Momentum serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Kanwil BPN Sumut) menandai babak baru dalam tata kelola agraria regional. Usai prosesi resmi tersebut, Kakanwil BPN Sumut yang baru, Nugraha, S.H., M.H., langsung bergerak cepat mengonsolidasikan internal. Ia mengumpulkan seluruh jajaran strategis guna menyamakan visi dan derap langkah organisasi di Aula Kanwil BPN Sumut.
Pertemuan perdana ini menjadi panggung bagi Nugraha untuk memberikan pengarahan mendalam dan bimbingan teknis yang visioner. Di hadapan ratusan aparatur sipil negara, mantan pejabat BPN pusat ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan. Ia menuntut adanya perubahan paradigma berpikir yang berorientasi pada hasil nyata dan akuntabilitas publik yang tinggi.
Poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam arahan Kakanwil adalah penegakan integritas dan profesionalisme tanpa kompromi. Nugraha mengingatkan bahwa sektor pertanahan sangat rentan terhadap konflik kemitraan dan sengketa hukum. Oleh karena itu, kejujuran moral dan kepatuhan terhadap regulasi mutlak diperlukan untuk membentengi institusi dari praktik maladministrasi.
Selain penguatan moral, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi doktrin utama yang ditekankan sepanjang pengarahan. Nugraha menginstruksikan seluruh jajaran untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit demi memberikan kepastian hukum yang cepat bagi masyarakat. Semangat melayani harus diinternalisasikan oleh setiap pegawai dalam setiap aspek tugas dan fungsi pertanahan sehari-hari.
Dalam dimensi manajerial, Nugraha mengajak seluruh komponen di lingkungan Kanwil BPN Sumut untuk memperkuat sinergi lintas sektoral. Koordinasi yang solid antar-bidang dinilai sebagai kunci utama untuk mengurai berbagai sumbatan birokrasi. Dengan komunikasi yang searah, peningkatan kinerja kolektif diyakini dapat tercapai secara lebih terukur dan sistematis.
Secara spesifik, Kakanwil menggarisbawahi urgensi mendukung penuh percepatan berbagai program strategis yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN. Program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi dokumen pertanahan harus menjadi prioritas utama. Akselerasi ini krusial demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang tidak hanya transparan, tetapi juga modern dan akuntabel.
Agenda pengarahan ini dihadiri oleh figur-figur kunci, termasuk para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Hadir pula pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh jajaran staf teknis Kanwil BPN Sumut. Kehadiran para pimpinan daerah ini sekaligus merefleksikan komitmen satu komando dalam mengeksekusi kebijakan pertanahan di wilayah Sumut.
Suasana di dalam aula berlangsung penuh semangat, optimisme, dan rasa kebersamaan yang kuat di antara sesama pegawai. Pertemuan ini sukses menjadi peletak batu pertama dalam memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik terbaik. Langkah awal ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang signifikan bagi kepuasan masyarakat Sumatera Utara.
(A.HRP)