Tapanuli Selatan,SUMUT – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tapanuli Selatan kembali melakukan langkah strategis dalam penguatan struktur birokrasi melalui prosesi penandatanganan adendum kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Agenda yang berlangsung pada Selasa (10/03) ini menjadi momentum krusial bagi institusi untuk merelevansi peran aparatur sipil negara di tengah dinamisnya tuntutan tata kelola pertanahan modern.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H., yang memimpin langsung jalannya prosesi, menegaskan bahwa adendum ini bukan sekadar rutinitas administratif. Langkah hukum tersebut merupakan manifestasi konkret dari komitmen lembaga dalam menjamin kepastian status kepegawaian sekaligus menjadi instrumen evaluatif terhadap keberlanjutan performa aparatur di lingkungan kerja setempat.
Dalam pidato arahannya, Anita membedah urgensi adendum kontrak sebagai instrumen yuridis yang adaptif terhadap dinamika organisasi. Menurutnya, pembaruan kesepakatan kerja ini membawa konsekuensi logis berupa tuntutan profesionalisme yang lebih rigid, di mana setiap pegawai diwajibkan menyelaraskan kompetensi individu dengan visi besar kementerian dalam memberikan perlindungan hukum pertanahan.
Integritas ditempatkan sebagai pilar utama dalam pesan moral yang disampaikan kepada para pegawai. Kepala Kantah menekankan bahwa marwah institusi sangat bergantung pada etika birokrasi yang dijalankan oleh para PPPK; ketegasan dalam menjauhi praktik koruptif dan maladministrasi menjadi harga mati dalam menjalankan fungsi agraria yang bersih dan berwibawa di wilayah Tapanuli Selatan.
Lebih jauh, aspek tanggung jawab konstitusional menjadi sorotan tajam dalam seremoni tersebut. Para pegawai diingatkan bahwa setiap dokumen yang mereka kelola berkaitan langsung dengan hak dasar rakyat atas tanah, sehingga diperlukan presisi tinggi dan dedikasi absolut guna meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari akibat kelalaian administratif.
Melalui penguatan status kerja ini, diharapkan muncul ekosistem tata kelola pertanahan yang tidak hanya tertib hukum, tetapi juga transparan secara prosedural. Langkah ini dipandang selaras dengan peta jalan nasional Kementerian ATR/BPN yang tengah mengakselerasi digitalisasi layanan serta keterbukaan informasi publik yang akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sinergi antar lini di internal Kantah Tapanuli Selatan diproyeksikan akan semakin solid pasca-penandatanganan kontrak ini. Kolaborasi yang harmonis antara ASN konvensional dan PPPK dianggap sebagai motor penggerak utama dalam mencapai target-target strategis, terutama dalam menuntaskan program-program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab daerah.
Anita Noveria Lismawaty juga menggarisbawahi bahwa kualitas layanan publik adalah parameter keberhasilan akhir (output) dari setiap kebijakan internal yang diambil. Beliau berambisi membawa Kantah Tapsel menjadi institusi yang lebih responsif dan efisien, memberikan solusi nyata bagi kebutuhan publik, serta mampu memangkas birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit.
Sebagai penutup, langkah taktis ini menandai babak baru bagi manajemen sumber daya manusia di Kantah Tapanuli Selatan untuk terus berinovasi tanpa henti. Dengan semangat kerja yang telah diperbaharui secara legal dan moral, institusi ini optimis mampu menjadi garda terdepan dalam menghadirkan kepastian hukum pertanahan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat luas.
(A.HRP)