Dalih Objek Vital Nasional, PTAR Tanggapi Insiden Penghalangan Jurnalis di Tapanuli Selatan

Bagikan Berita

Tapanuli Selatan,SUMUT – Manajemen PT Agincourt Resources (PTAR) Yang berada di wilayah kecamatan Batang toru, Kabupaten Tapanuli Selatan,Sumatera utara memberikan klarifikasi resmi atas insiden yang melibatkan tim keamanan perusahaan dengan sejumlah jurnalis pada Kamis (12/2/2026).

 

Peristiwa tersebut terjadi saat awak media berusaha meliput konferensi pers Kuasa Hukum Parsadaan Siregar Siagian di sekitar area operasional perusahaan.

 

Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono, menyatakan bahwa tindakan personel keamanan di lapangan merupakan implementasi standar operasional prosedur (SOP) di kawasan yang berstatus Objek Vital Nasional (Obvitnas).

 

“Pembatasan akses di area operasional PTAR adalah bentuk kepatuhan terhadap prosedur keamanan Obvitnas serta perlindungan hak privasi wilayah,” ungkap Katarina dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (13/2/2026).

 

Menanggapi tudingan pembungkaman PERS, pihak manajemen justru merujuk pada Pasal 2 dan 9 Kode Etik Jurnalistik sebagai dasar agar jurnalis tetap profesional dan menghormati batasan wilayah privat. Katarina juga menegaskan bahwa kehadiran aparat TNI dan Polri di lokasi bukan untuk mengintimidasi media, melainkan menjalankan mandat undang-undang dalam menjaga aset strategis negara.

 

Di sisi lain, Ketua DPD Ikatan Jurnalis independen Nusantara (IJEN) Tapsel, Andi Hakim Nasution, memberikan pembelaan keras. Ia menilai tindakan pengamanan tersebut berlebihan karena jurnalis berada di ruang publik (seberang jalan raya) saat mengambil dokumentasi.

 

“Penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tengah mencari informasi untuk kepentingan publik berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999, yang mengancam pelaku penghalangan dengan pidana penjara atau denda,” tegas Andi.

 

Hingga saat ini, meski situasi di lapangan dilaporkan kondusif, ketegangan antara kepentingan korporasi dalam menjaga keamanan wilayah strategis dengan hak akses informasi bagi publik masih menjadi sorotan tajam di Tapanuli Selatan.

(A.Hrp)


Bagikan Berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *