Tasikmalaya, – bidikrealita.com – Ini fakta yang sering kita lihat di lapangan. Proyek pemerintah habiskan anggaran sampai miliaran, tapi begitu jadi, bangunannya biasa-biasa saja. Bahkan terkesan asal jadi.
Coba bandingkan dengan pembangunan milik individu atau perorangan. Dengan anggaran yang sama, miliaran juga, hasilnya justru mega. Megah, kokoh, detailnya diperhatikan.
Kenapa bisa begitu?
Jawabannya ada di sistem. Pembangunan program pemerintah itu rantai birokrasinya panjang. Dari perencanaan, lelang, konsultan perencana, konsultan pengawas, sampai pelaksana. Setiap rantai ada cost-nya. Anggaran Rp1 miliar di atas kertas, yang jadi fisik mungkin cuma 60-70 persen. Sisanya habis di administrasi, pajak, dan potongan yang tidak terlihat.
Beda dengan milik perorangan. Pemilik uang terjun langsung. Dia awasi sendiri tukangnya, dia pilih sendiri materialnya. Tidak ada istilah mark-up. Kalau semen butuh 100 sak, ya dibeli 100 sak. Kualitas nomor satu, karena yang pakai dia sendiri.
Di proyek pemerintah, yang awasi bukan pemilik uang. Pengawasnya digaji. Rasa memiliki tidak ada. Akhirnya banyak yang tutup mata. Asal laporan selesai, foto dokumentasi ada, sudah dianggap beres.
Inilah ironi pembangunan kita. Uang rakyat yang harusnya jadi bangunan berkualitas, justru kalah jauh dengan uang pribadi.
Sudah waktunya sistem pengawasan diperketat. Jangan sampai rakyat cuma dapat bangunan biasa, dengan harga luar biasa.
Penulis: Mamat Rahmat, C.JI., C.LWI (Pemerhati Kebijakan Publik)

